ARASYNEWS.com — Apa yang disampaikan dan respon dari masing-masing gubernur di pulau Borneo Kalimantan menjadi kekecewaan masyarakat, hingga menjadi bentuk sindiran, kebencian, dan bahkan umpatan.
Disimpulkan dari yang disampaikan masing-masing gubernur terkait dampak kabut asap dan karhutla yang terjadi saat ini masih dianggap enteng hingga mengklaim kondisi masih aman terkendali.
Atas apa yang disampaikan kepada media terkait penanganan dan dampak saat ini menjadi sorotan.
Ucapan para kepala daerah tersebut terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuai kritik karena dinilai kurang menunjukkan empati di tengah kepungan kabut asap dan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Untuk diketahui, lima Gubernur di Pulau Kalimantan itu adalah: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang.
Pernyataan mereka diantaranya mengenai kondisi karhutla, penetapan status bencana, hingga keterbatasan peralatan pemadaman memicu perbincangan.
Di tengah situasi yang terjadi, masyarakat masih menghadapi ancaman kebakaran dan dampak kabut asap terhadap kesehatan, bahkan banyak lokasi yang terlihat berubah warna.
- Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, dari Gerindra
Agustiar Sabran sebut aktivitas masyarakat masih berjalan seperti biasanya ditengah kondisi kabut asap. Selain itu, menyampaikan pernyataan berseloroh saat membahas persoalan karhutla.
Dalam video yang beredar, Agustiar melontarkan kalimat, “Karena bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi,’ ujar Agustiar Sabran, dikutip dari tribun, Kamis, 14 Oktober 2026. .
Agustiar juga menegaskan bahwa karhutla di wilayahnya belum diusulkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional karena aktivitas masyarakat dinilai masih berjalan.
Pernyataan itu menjadi perhatian karena kebakaran di Kalimantan Tengah disebut telah mencapai luas 17.530 hektare. Kebakaran juga dikaitkan dengan meningkatnya kasus ISPA di wilayah tersebut.
Kondisi itu memunculkan kritik dari publik yang menilai penanganan karhutla perlu mempertimbangkan dampak kebakaran terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat, bukan hanya kelangsungan aktivitas sehari-hari.
- Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, dari PAN
Muhidin menyebut karhutla yang ditunjaunya tidak parah seperti yang diberitakan. Pernyataan tersebut menjadi perbincangan ketika petugas pemadam dan warga masih menghadapi sebaran titik api serta dampak kabut asap.
Perbedaan antara penilaian kepala daerah dan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan menjadi salah satu persoalan yang disorot dalam pemberitaan mengenai penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
- Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, dari Golkar
Rudy Mas’ud mengklaim kabut asap di wilayah Kaltim masih aman terkendali. Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap dampak karhutla, terutama risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran.
Rudy juga disebut menginstruksikan Bankaltimtara untuk menyelesaikan kredit bermasalah serta mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) guna mendukung operasional relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan.
Langkah tersebut diarahkan untuk membantu mendukung kegiatan relawan dalam penanganan kebakaran. Namun, rincian nilai dana CSR yang akan dialokasikan dan mekanisme pelaksanaannya tidak dijelaskan dalam materi video.
- Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dari Gerindra
Ria Norsan juga pernah berdebat dengan mahasiswa soal penanganan karhutla. Adu argumen itu menjadi sorotan. Aksi yang dilakukan mahasiswa tersebut untuk menuntut ketegasan pemerintah dalam menangani karhutla di Kabupaten Kubu Raya.
Dalam dialog dengan para demonstran, Ria mempertanyakan kontribusi langsung mahasiswa dalam upaya pemadaman api. Ia melontarkan pertanyaan, “Mahasiswa ada turun memadamkan api?”
Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian karena disampaikan dalam kondisi demonstrasi yang menuntut pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Peristiwa tersebut memperlihatkan perbedaan pendekatan antara mahasiswa yang menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan gubernur yang mempertanyakan keterlibatan langsung para demonstran dalam penanganan karhutla.
- Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dari Gerindra
Zainal A. Paliwang menyebut ada keterbatasan peralatan pemadaman kebakaran di wilayahnya. Tapi ia menginstruksikan operasi pemadaman tetap berjalan meski dengan peralatan seadanya.
Meski begitu ia jug menyebut bahwa kondisi masih wajar dan terkendali.
Berbagai pernyataan dari lima gubernur tersebut memicu diskusi mengenai komunikasi pemerintah dalam menghadapi bencana lingkungan.
Bahkan jug tentang usulan penetapan bencana karhutla dan dampak kabut asap menjadi bencana nasional.
Tapi ternyata di pusat, pemerintah juga tidak ada rencana ingin menetapkan ini menjadi bencana nasional.
Di tengah kebakaran hutan dan lahan, masyarakat tidak hanya menghadapi ancaman api, tetapi juga paparan kabut asap yang dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan.
Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan langkah konkret, mulai dari pemadaman titik api, dukungan terhadap petugas dan relawan, hingga pemantauan kualitas udara serta perlindungan kesehatan masyarakat.
Pernyataan pejabat publik mengenai kondisi karhutla juga menjadi perhatian karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tingkat kedaruratan dan upaya penanganan yang sedang dilakukan.
Sementara itu, dukungan pendanaan dan sarana operasional, termasuk bagi relawan pemadam, menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
[]
Sc. Tribun
