ARASYNEWS.COM – Wilayah Sumatera Barat ramai dikunjungi wisatawan dan pemudik dari berbagai daerah di Sumatera dan Jawa. Selain banyak perantau yang datang untuk pulang kampung atau mengunjungi keluarga di Sumatera Barat, ada juga yang ingin menikmati beberapa suasana alam di Sumatera Barat.
Sementara itu, saat ini di penghujung masa libur, bersilewaran di media sosial terkait harga yang tidak wajar saat berlibur ke sejumlah wilayah di Sumatera Barat, yakni tentang harga yang melebihi dari batas normal dan wajar.
Disebutkan harga pop mie sebesar Rp 25 ribu dari yang standarnya Rp 8-10 ribu per cup, dan juga harga es teh Rp 15 ribu per gelas dari yang standarnya Rp 5 ribu.
Selain itu juga pada tarif retribusi parkir yang sebesar Rp 10 ribu untuk roda empat dan Rp 5 ribu untuk roda dua per sekali parkir.
Serta ada juga yang menyampaikan kritik tentang biaya masuk ke suatu tempat wisata dengan mengalihkan dalam bentuk infak dan nilai yang ditetapkan.
Hal ini pun viral dan menjadi perhatian banyak pengguna di media sosial. Perbedaan sudut pandang melihat kondisi ini menjadi pembicaraan hangat. Ada yang menganggap hal itu wajar karena dalam situasi momen lebaran, dan ada juga yang merasa cukup. Tapi juga ada yang memberikan kritik.
Menyikapi hal tersebut, beberapa pengguna media sosial lain menyampaikan keberatannya bahwa untuk makanan dan minuman itu sudah wajar terutama saat momentum lebaran. Dan ada juga yang menyarankan agar membawa sendiri makanan atau minuman jika tidak ingin mengalami hal tersebut.
Selain itu, tentang tarif parkir, oleh beberapa dinas terkait (yakni dinas perhubungan selaku pengelola), menyampaikan bahwa sudah menerapkan tarif normal yang sesuai, yakni Rp 5 ribu untuk roda empat, Rp 2 ribu untuk roda dua, yakni pada kawasan parkir yang dibawah pengelolaan dinas perhubungan. Sementara itu untuk lokasi lain diluar dari itu yang merupakan area pribadi, pihak dinas tidak dapat menerapkan ketentuan.
Apa yang dialami wisatawan dari luar Sumatera Barat ini, disarankan banyak wisatawan dari daerah lain bahwa sudah sepatutnya menjadi pembelajaran dan masukan agar kedepannya dapat diterapkan penertiban dengan mencontoh daerah lain atau provinsi lain.
Dan juga ada pengguna media sosial lainnya yang mengharapkan ini berlaku untuk penertiban masuk ke sejumlah kawasan wisata yang bukan hanya dikelola dinas atau pemerintah, tapi juga pada kawasan lainnya.
[]
