THL Jadi Korban Pejabat Pemko Pekanbaru Akibat Pemotongan Gaji

ARASYNEWS.COM, PEKANBARU – Terkait adanya pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) sebesar 50 persen oleh Pemerintah Kota Pekanbaru membuat para THL mengeluh. Meskipun statusnya hanya harian lepas, tapi tugas dan kerja yang mereka lakukan adalah di bagian depan dan bahkan lebih banyak bekerja dibandingkan PNS atau ASN.

Terkait hal ini, Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra) Riau, melalui Koordinator Fitra Riau Triono Hadi, mengatakan hal ini sebagai bentuk politik anggaran yang tidak baik, bahkan bisa dianggap mendekati kezaliman.

“Ini merupakan fakta ketidakadilan dalam mengelola anggaran. Bahkan mendekati zalim!,” kata Koordinator Fitra Riau Triono Hadi, dikutip dari antara, Rabu (29/9/2021).

Dikatakannya, terlebih lagi ini dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2021 terlihat ada pengadaan mobil dinas (mobdis) dan mobiler di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang naik cukup fantastis.

Menurut dia, anggaran Pemko Pekanbaru yang ada saat ini selalu berpihak pada hal-hal yang tidak seharusnya diperlukan.

Ia juga mengatakan, Pemko Pekanbaru hingga saat ini banyak mengorbankan pihak-pihak yang seharusnya berperan penting dalam pembangunan. Jika untuk tunjangan kinerja Aparat Sipil Negara menurutnya wajar karena di tengah pandemi program dan kegiatan berkurang, sehingga kinerja menjadi lebih ringan.

“Lagipula mereka (ASN) sudah memiliki penghasilan pokok yang tidak terganggu. Tetapi THL, honor adalah satu satunya pendapatan mereka. Jika dipotong 50 persen ini kebijakan yang sangatlah tidak wajar,” kata dia.

Ditambahkan Koordinator Fitra Riau ini juga mempertanyakan pertimbangan pemotongan gaji THL ini. Jika disebabkan adanya fluktuasi pendapatan, atau penurunan pendapatan, seharusnya Walikota Pekanbaru Firdaus harus cermat.

”Pencermatan itu adalah apakah memotong gaji THL adalah caranya? Apakah alokasi anggaran yang tidak prioritas lainnya sudah dievaluasi?,” tukasnya.

Ditempat terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra, menegaskan bahwa Komisi I tidak sepakat dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang berencana akan memotong gaji para THL sebesar 25 sampai 50 persen.

“Ini sangat tidak wajar, gaji THL itu paling hanya Rp1,7 juta. Kalau mau dipotong sampai 50 persen, apa yang mau mereka dapat lagi,” kata Doni.

Ia mengatakan, ketimbang memangkas honor dari para THL karena defisit anggaran yang saat ini dialami Pemko Pekanbaru, Doni menegaskan lebih baik Pemko Pekanbaru menghentikan segala pengerjaan proyek yang tidak langsung menyentuh kepada masyarakat. []

You May Also Like