ARASYNEWS.COM – Terkait usulan yang diajukan Kementerian Agama melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M naik menjadi sebesar Rp69.193.733,60. Beberapa alasan disampaikannya dihadapan Komisi VIII DPR RI.
Kenaikan ini justru membuat banyak orang heran. Pasalnya perintah Arab Saudi menyampaikan ada penurunan sebesar 30% dari tahun sebelumnya.
Pakar ekonomi Rizal Ramli akhirnya juga ikut mengkritik hal ini. Ia bahkan membuka dan membeberkan ke mana perginya dana haji dari Pemerintah.
Ia mengatakan bahwa dana haji yang dimiliki Pemerintah adalah sekitar Rp120 triliun, dengan Rp90 triliun telah diinvestasikan dalam jangka panjang. Investasi tersebut dilakukan dalam bentuk produk syariah dan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
“Itu masuknya ke mana? Masuknya ya ke APBN, dan itu ada semua bukti video di mana Presiden Jokowi katakan, ‘Ini bisa kita pakai kok buat infrastruktur.’ Ada video wakil Presiden Ma’ruf katakan, ‘Ini udah Rp35 triliun kok di dalam infrastruktur’,” tutur Rizal Ramli, dikutip dari kanal Youtube Karni Ilyas Club, Ahad 13 Juni 2021.
Ia juga menyoroti pernyataan Pemerintah yang mengatakan bahwa dana haji tersebut ‘aman’.
“Saudara Anggito, dia pernah jadi staf saya dulu, katakan, ‘Aman, aman’. Yang dia katakan aman itu secara normatif, secara faktual aman apa enggak? Pertanyaannya ke mana ditaruh, diinvestasikan uang itu,” ujar Rizal Ramli.
Ia pun membeberkan bahwa sebagian besar dana haji tersebut dipakai sukuk Pemerintah, yang ujungnya memang masuk ke infrastruktur sebagai proyek jangka panjang. Akan tetapi, kebutuhan haji ini lebih banyak untuk jangka pendek dan menengah.
“Nah, aman bagaimana? APBNnya aja kagak aman. Apa buktinya enggak aman? Untuk bayar bunga utang aja masih ngutang, bagaimana ia bisa bilang aman,” kata Rizal Ramli.
Kemudian, dia mengungkapkan bahwa hampir sebagian besar proyek infrastruktur Pemerintah ini merugi.
“Yang kedua, hampir semua proyek infrastruktur itu kebanyakan merugi. Kenapa? Karena perencanaan yang ngasal,” ucap Rizal Ramli.
Ia menyoroti bagaimana Presiden Jokowi yang mengarahkan pembangunan setiap kali berkunjung ke suatu daerah.
“Jokowi berkunjung ke mana, dia bilang, ‘Bangun nih jalan ini.’ Dibangunin. Zaman dulu, Indonesia dari zaman pak Soeharto, zaman kita, perencanaan itu betul-betul matang, prospeknya kaya apa, return-nya kayak apa, bukan berdasarkan daftar keinginan Presiden,” tutur Rizal Ramli.
Oleh karena itu, tidak aneh proyek infrastruktur di Tanah Air mengalami kerugian, karena tidak direncanakan seperti itu.
“Sehingga tidak aneh banyak proyek infrastruktur merugi, contohnya monorail yang di Palembang, itu ancur-ancuran, Kertajati, banyak lagi yang lain. Bukan hanya mubazir, tapi duitnya kan udah abis,” ujar Rizal Ramli.
Selain itu, ia mengatakan dana haji tersebut juga ada yang diinvestasikan melalui produk syariah, melalui produk BUMN dan Bank.
“Nah, kebanyakan kan BUMN itu sebagian besar merugi, atau untungnya kecil sekali. Rasio utang dibandingkan modal, dari semua BUMN di bidang infrastruktur itu udah di atas empat kali. Itu kalau swasta udah bangkrut,” ungkap Rizal Ramli.
Ia mengatakan bahwa BUMN yang mengeluarkan produk syariah tersebut kebanyakan dari BUMN Karya.
“Nah yang ketiga, bank-bank syariah, mohon maaf, juga sama hampir semua itu bermasalah, dan ada yang masih dalam tahap,” ucap Rizal Ramli.
Ia pun menegaskan jangan pernah bercanda dengan seorang Rizal Ramli, karena untuk urusan seperti ini semua ada data dan dokumennya.
“Kalau kita buka-bukaan begini, jangan bercanda sama Rizal Ramli dah. Track Record kita udah lama urusan begini, sebelum ngomong pasti ada datanya, ada analisanya, ada dokumennya,” kata Rizal Ramli.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11.
Usulan ini disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan paparan pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Dibanding dengan tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp514.888,02. Namun, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi). []
Source. Pikiran Rakyat
