Selama Tanggal Ini, Semua Perbatasan Dijaga, Masuk Sumbar Akan Disuruh Balik Arah

ARASYNEWS.COM, PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) provinsi Sumbar, menyampaikan akan melakukan pengawasan ketat dan penyekatan pintu masuk Sumbar selama diberlakukannya kebijakan larangan mudik lebaran mulai 6-17 Meib2021.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan Dishub Sumbar, Era Oktaviady, mengatakan penyekatan ini untuk mencegah pergerakan orang melalui pintu masuk Sumbar dari provinsi lain.

“Kita rencanakan lakukan penyekatan di perbatasan Sumbar-Riau, Sumbar-Sumatra Utara, dan Sumbar-Jambi. Nanti, semua angkutan penumpang umum pada 6-17 Mei sama sekali tidak boleh, termasuk angkutan perseorangan, juga (kendaraan) roda dua,” ujar Era Oktaviady kepada wartawan usai menghadiri rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Auditorium Gubernuran, Senin (12/4/2021).

“Jika ada masyarakat yang lewat pintu masuk Sumbar pada 6-17 Mei 2021, maka akan diminta untuk putar balik,” kata dia.

Meski demikian, dijelaskannya, larangan masuk ke perbatasan Sumbar tidak berlaku bagi mereka yang dikecualikan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Jadi seperti angkutan barang, mereka boleh masuk. Kemudian, ibu hamil sedang dalam keadaan emergency mau melahirkan, tapi dengan syarat didampingi oleh dua orang. Kalau ibu hamil melakukan pemeriksaan ke rumah sakit didampingi satu pendamping. Di luar itu, pada 6-17 Mei, harus putar balik,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam melaksanakan kebijakan larangan mudik, Dishub Sumbar akan bekerja sama dengan TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan instansi pemerintah daerah lainnya.

“Kita masih akan rapatkan hal ini, kita akan minta saran bentuknya seperti apa, apakah kita akan melakukan pendirian posko di daerah perbatasan,” ungkapnya.

Menurut Era, pengetatan di pintu masuk Sumbar perlu dilakukan agar tidak terjadi mobilitas masyarakat.

“Karena kalau tidak ada pengetatan seperti itu, saya rasa 24 jam di perbatasan, orang enak saja masuk kan? Percuma saja 6-17 Mei kita laksanakan. Paling tidak kita melakukan pengawasan. Itu saran kami ke pusat,” pungkasnya. []

You May Also Like