ARASYNEWS.COM, PADANG – Meskipun vaksinasi telah diberikan, tapi pemerintah melarang mudik pada tahun 2021 ini. Hal ini sebagai langkah mencegah agar penularan Covid-19 tidak kian bertambah.
Pemberlakuan larangan dimaksud berlaku untuk seluruh masyarakat seperti pegawai negeri, swasta, BUMN, TNI dan Polri.
Di Sumatera Barat, Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyambut baik keputusan tentang larangan mudik lebaran ini. Hanya saja, ia belum bisa memastikan.
“Kalau pusat memerintahkan, tentu daerah melaksanakan. Saya sebagai Gubernur perpanjangan tangan dari pusat,” kata Mahyeldi usai rapat paripurna di DPRD Sumbar kemarin.
Terkait larangan mudik yang dimaksud, sejumlah provinsi mulai melakukan pembahasan untuk pengetatan di pintu masuk.
Hal ini dilakukan karena pemerintah di daerah khawatir, pergerakan masyarakat terjadi justru ketika awal Ramadan karena sudah mendapat kepastian pada musim mudik ada larangan. Salah satu yang sudah menerapkan pembatasan terjadi di Jawa Tengah.
Untuk di Sumbar, Mahyeldi belum mengambil sikap untuk menjaga pintu masuk perbatasan.
Diungkapkannya, ini masih menimbang karena untuk operasional petugas di perbatasan butuh biaya besar.
“Kita lihat dan evaluasi. Kemungkinan kita tidak akan melakukan itu. Karena itu butuh biaya yang tidak sedikit, sementara kemampuan fiskal kita terbatas. Untuk 2021, kemampuan fiskal itu lebih kurang 1,1 triliun,” ungkap Mahyeldi.
Namun, Mahyeldi menambahkan untuk metode dan teknis lebih lanjut tentang larangan mudik lebaran, Pemprov Sumbar menunggu pedoman dari pusat.
Setidaknya untuk di Sumbar, ada sebanyak tujuh titik pintu masuk jalur darat yang mesti dijaga jika pembatasan dilaksanakan.
Sebagaimana diketahui, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa sama seperti tahun lalu, pemerintah memutuskan untuk melarang mudik lebaran tahun 2021 untuk mencegah bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia. []
