ARASYNEWS.COM – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengkritik penampilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengenakan pakaian adat saat hadir di Sidang Tahunan MPR RI pada Senin, 16 Agustus 2021 di Jakarta.
Presiden Jokowi hadir dengan mengenakan pakaian khas suku Baduy yang berwarna hitam dan ditambah dengan topi serta alas kaki berupa sendal, dan bahkan juga mengenakan penutup kepala.
Terkait penampilannya ini, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menilai penampilan Jokowi tidak sesuai dengan agenda-agenda pengakuan Masyarakat Adat.
“Sikap dan tindakan (Jokowi) sangat bukan Baduy. Yang terlihat saat ini di daerah semuanya seperti jalan ditempat dan bahkan wilayah adat banyak yang terus dibabat,” kata Rukka dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).
Hampir di setiap kegiatan negara, Jokowi hadir dengan mengenakan pakaian adat dan khas dari berbagai daerah. Disebutkan bahwa ini sebagai cara memperkenalkan pakaian adat ke publik dan menjunjung tinggi keanekaragaman dan Nawacita.
Seperti pada tahun lalu, Jokowi mengenakan baju adat dari Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada peringatan kemerdekaan, tapi dikatakan Rukka, setelah itu masyarakat adat Besipae hidup tertindas.
Diterangkan Rukka, rentetan konflik terjadi karena Pemerintah Provinsi NTT tiba-tiba mengklaim lahan seluas 3.700 hektar yang tak lain adalah hutan adat Pubabu dengan cakupan Desa Linamnutu, Mio, dan Oe Ekam.
“Janji Nawacita belum terpenuhi satu pun. Perampasan wilayah adat terus terjadi; Satgas Masyarakat Adat menguap; UU Masyarakat Adat belum disahkan, terus melemah di DPR, dan malah yang disahkan adalah RUU Minerba dan Omnibus Cilaka Undang-Undang Cipta Kerja,” jelasnya.
Rukka juga mengatakan, AMAN mencatat sedikitnya ada 40 kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat sepanjang 2020. Dan pada periode Januari hingga Mei tahun lalu saja, diperkirakan seluas 1.488 hektar hutan di Papua lenyap dibabat untuk pembangunan.
Dari 40 kasus yang terjadi di total wilayah adat yang mencapai 31.632,67 hektar itu, ada lebih dari 39 ribu warga masyarakat adat yang telah mengalami kerugian ekonomi, sosial, dan moral sebagai dampak dari tindakan intimidatif, kekerasan, dan kriminalisasi.
Rukka juga mengungkit penanganan Covid-19 dan vaksin yang susah diakses oleh masyarakat adat, padahal Jokowi berpidato pemerintah sudah mengatasi wabah. []
Source. Suaracom.
