ARASYNEWS.COM, BATUSANGKAR – Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Eka Putra dan Richi Aprian resmi dilantik Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah atas nama Presiden RI pada hari ini, Jum’at (26/2/2021). Turut hadir mendampingi istri, Lise Eka Putra dan Party Richi Aprian.
Proses pelantikan dilangsungkan di Auditorium kantor Gubernur di Padang, bersama dengan 10 kepala daerah lainnya di provinsi Sumatera Barat.
Pada kesempatan ini juga, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat Harneli Mahyeldi melantik Lise Eka Putra sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Datar dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Datar Patty Richi Aprian.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dengan pelantikan 11 orang pasangan kepala daerah di Sumatera Barat.
“Selamat atas pelantikan ini, mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan baik dengan penuh amanah, untuk kemajuan daerah saudara dan Sumatera Barat,” ucap Mahyeldi, Jum’at (26/2).
Gubernur berpesan pelantikan ini merupakan awal untuk lima tahun ke depan dan selanjutnya menunaikan janji sesuai visi dan misi yang disampaikan.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan enam pesan kepada kepala daerah yang dilantik. Disampaikan visi dan misi kabupaten/kota harus seiring dengan visi misi pemerintah provinsi.
“Lakukan sinkronisasi dengan perencanaan provinsi dan pusat serta dijabarkan sesuai potensi daerah,” pesan Mahyeldi.
Ia juga mengingatkan agar potensi daerah terus digali dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk peningkatan investasi daerah, untuk membenahi sektor pelayanan dan perizinan agar investor tertarik menanamkan investasinya.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menjadi dwi tunggal yang saling melengkapi serta memahami hak dan kewenangan yang dimiliki sehingga keharmonisan bisa terjalin dalam menjalan pemerintahan,” tukas Gubernur Mahyeldi.
Sebagaimana diketahui, Mahyeldi yang baru dilantik Presiden sehari sebelumnya bersama Wakil Gubernur Audy Joinaldy mempunyai visi untuk menjalin komunikasi dan kerjasama pemerintah daerah dengan pusat. Dan ini juga harus sejalan dengan program yang ada di daerah-daerah di Sumatera Barat.
Lebih lanjut, disebutkan Mahyeldi, bahwa pandemi Covid-19 ini menjadi tantangan untuk ke depan di Sumatera Barat. Dan selain itu juga akan meningkatkan sektor ekonomi yang melemah, kemiskinan yang meningkat. Ia juga menyebutkan akan bekerjasama dengan masyarakat untuk mengembalikan ke kondisi semula.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra usai pelantikan mengatakan, dalam 100 hari pertama pemerintahan Eka-Richi fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan Tanah Datar dari dampak Covid-19.
“Kita akan fokus kepada penanganan Covid-19. Memastikan vaksinasi berjalan. Lalu kita akan tingkatkan proses tracking (pelacakan), testing (pemeriksaan dini), dan treatment (perawatan), atau yang lebih dikenal dengan 3 T,” ujar Eka Putra.
Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP Partai Demokrat ini mengatakan, pihaknya juga akan terus mengampanyekan gerakan 3 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.
Masih dikatakan Eka, anggaran pemerintah pusat hingga daerah sudah sangat banyak tersedot untuk penanganan Covid-19. Ia juga berharap agar anggaran tersebut tidak habis sia-sia, dan akan dipergunakan secara efektif untuk penanganan Covid-19.
“Saat ini tempat isolasi yang representative harus ada di Tanah Datar. Kita juga akan tingkatkan pengawasan penggunaan anggaran Covid,” terang Eka.
Selain itu, dalam hal ekonomi, Eka Putra mengatakan, dirinya bersama Richi Aprian akan memperjuangkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang banyak di pemerintah pusat bisa digelontorkan ke Tanah Datar, seperti bansos tunai, BLT Dana Desa, dan dukungan UMKM.
“Dalam 100 hari ke depan, kita akan genjot sektor pariwisata. Ini tentunya yang memenuhi standar CHSE, yaitu clean (bersih), health (sehat), safety (aman) environment sustainability (kelestarian lingkungan),” jelas Eka.
Sedangkan dalam pelayanan publik, pihaknya akan berjuang mewujudkan pelayanan publik prima yang mempermudah masyarakat dalam proses pengurusan administrasi kependudukan dan perizinan. []
