ARASYNEWS.COM – Arab Saudi untuk tahun ini hanya menerima 60.000 jama’ah haji. Dan selain itu para calon jama’ah juga telah disuntik vaksin. Hanya saja untuk di Indonesia, vaksin Sinovac buatan China ini tidak masuk dalam salah satu yang disyaratkan.
Untuk itu, PT Bio Farma (Persero) mengusulkan para calon jama’ah haji Indonesia yang telah menerima vaksin Covid-19 buatan Sinovac untuk divaksin ulang dengan vaksin buatan AstraZeneca yang merupakan salah satu merk yang diterima oleh Arab Saudi.
“Pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan vaksinasi Covid-19 bagi calon jama’ah haji menggunakan vaksin yang diproduksi oleh produsen farmasi Eropa dan Amerika Serikat (AS), yakni vaksin Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca,” kata Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir, dalam informasinya pada Rabu (26/5/2021).
Pasalnya, diungkapkannya, produsen dari ketiga jenis vaksin tersebut sudah menerima sertifikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Sementara, vaksinasi di Tanah Air masih didominasi oleh penggunaan vaksin Sinovac yang belum mengantongi sertifikat WHO.
Karena itulah Bio Farma memberikan opsi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) agar calon jama’ah haji Indonesia diberikan vaksin Astrazeneca, meski sudah divaksinasi dengan vaksin Sinovac.
“Saat ini ada 1.389.600 dosis vaksin AstraZeneca ada di Bio Farma. Ini mungkin bisa menjadi opsi, tinggal diatur apakah jamaah yang sudah mendapat vaksinasi Sinovac mungkin bisa divaksin ulang dengan vaksin AstraZeneca,” sebut Honesti.
Opsi tersebut nantinya akan diskusikan dengan BPOM dan Komnas KIPI, untuk meminta pertimbangan ahli mengenai pemberian vaksin ulang secara khusus bagi calon jama’ah haji Indonesia.
Strategi lain yang diusulkan Bio Farma adalah upaya diplomasi pemerintah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi.
Honesti membeberkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) terkait langkah negosiasi tersebut.
“Jadi memang diplomasi antar negara dan kami juga sudah berdiskusikan dengan Kemenlu, Kemenkes dan Kementerian BUMN dan Kemenag, bagaimana diplomasi ini bisa dilakukan dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan keringanan,” tutur Honesti. []