Bantuan PPKM Level 4 Tahap II Belum Dapat Kabar dari Walikota Pekanbaru

ARASYNEWS.COM, PEKANBARU – Pemerintah kota Pekanbaru melalui satgas penanganan Covid-19 telah menerbitkan surat edaran tentang pedoman PPKM level IV di kota Pekanbaru yang ditandatangani walikota Pekanbaru Firdaus, Selasa (2/8/2021).

Poin-poin yang disebutkan berisikan tentang batasan untuk sektor pendidikan, sektor non esensial, sektor esensial, pasar tradisional, tempat industri, pusat perbelanjaan, tempat umum, restoran, rumah makan, kafe, transportasi, hotel, perusahaan, dan lainnya.

Dengan aturan dalam SE tersebut akan banyak masyarakat yang lebih terdampak akibatnya dalam penerapan PPKM Level IV ini.

Disisi lain, dengan SE ini, Pemerintah kota Pekanbaru melalui Walikota Pekanbaru Firdaus masih belum bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang akan lebih terdampak ini.

Hal ini, dijawab Walikota Pekanbaru Firdaus bahwa kondisi ini dikarenakan keterbatasan anggaran daerah. Dikatakannya, anggaran yang tersedia hampir tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

“Tidak ada (bantuan), daerah tidak mampu. Karena kondisi kita saja, banyak anggaran kegiatan sudah digeser untuk penanganan Covid-19, pendapatan daerah dan transfer dari pusat terus menurun, sementara kebutuhan terus melambung,” kata Walikota, dalam keterangannya, Selasa (3/8/2021).

Adapun alokasi perpindahan anggaran yang ada saat ini adalah untuk penanganan Covid-19. Yang dimaksudkannya adalah seperti pembelian peralatan uji swab, kegiatan-kegiatan penanganan Covid-19, serta biaya yang dikeluarkan untuk petugas penanganan Covid-19.

“Kita juga ada anggaran untuk insentif tenaga kesehatan, tetapi itupun masih ada tertunda,” ungkap Firdaus.

Ia mengungkap, Pemerintah Pusat melalui kementrian telah mempunyai program-program untuk penyaluran bantuan, berdasarkan yang sudah terdata.

“Penyaluran berbagai skema yang sudah ada melalui kementrian, berdasarkan yang sudah terdata. Kita tidak bisa pungkiri juga, di lapangan, di luar yang sudah terdata itu ada miskin baru,” jelasnya.

Terkait bantuan yang beberapa hari ini disalurkan kepada masyarakat, ternyata ditelusuri di lapangan, bantuan tersebut tidak semua masyarakat dan pelaku usaha yang mendapat bantuan.

Dan selain itu, yang disesali sebagian masyarakat adalah pengajuan yang disampaikan melalui RT RW di kelurahan, tidak seluruh masyarakat yang menerima.

Disisi lain, bagi masyarakat juga tidak sepenuhnya mengharapkan bantuan ini karena jumlah yang diterima juga tidak sebanding dengan yang mereka harapkan.

Adapun bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah uang senilai Rp 300.000 dan ditambah dengan beras.

Sedangkan pelaku usaha, bantuan yang mereka harapkan adalah dengan keringanan pajak dan sewa tempat serta keringanan pembayaran listrik. Hal inilah yang bagi pelaku usaha harapkan selain yang lainnya. []

You May Also Like