Anggota DPR RI Dukung Sumatera Barat Berubah Nama Menjadi Daerah Istimewa Minangkabau, Ini Tanggapan Gubernur Sumbar

ARASYNEWS.COM – Nama provinsi Sumatera Barat berubah nama menjadi Daerah Istimewa Minangkabau. Terkait hal ini didukung Guspardi Gaus, anggota komisi II DPR RI yang membidangi urusan dalam negeri.

Di Jakarta, Guspardi mengatakan bahkan tim Kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) telah menyelesaikan naskah akademik untuk hal ini.

“Naskah akademik ini merupakan sebuah langkah positif dan maju,” kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/3/2021) kemarin.

Namun, Guspardi meminta agar tim tersebut melibatkan pelbagai unsur dan tokoh masyarakat agar memiliki kesamaan pandang terhadap perubahan nama tersebut.

Foto. Guspardi Gaus

Politikus PAN ini mengatakan Komisi II memang sedang mengkaji revisi undang-undang beberapa provinsi, terutama perihal nama. Sebab, kata dia, ada beberapa poin yang sudah tak cocok dengan perkembangan zaman. Salah satunya Undang-undang pembentukan Provinsi Sumbar yang berdasarkan Republik Indonesia Serikat 1958.

Selain itu, juga beberapa provinsi lainnya di Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali.

“Sebetulnya Sumbar jauh lebih prioritas jika dibandingkan dengan provinsi lain. Karena Sumbar satu-satunya masyarakat yang berdasarkan matrilinial, kemudian kekhasan adatnya itu berhubungan erat dengan agama,” katanya.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumbar ini menyarankan tim untuk mengkaji lebih dalam segala aspek soal perubahan nama menjadi Daerah Istimewa Minangkabau.

Foto. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah

Ditempat terpisah, Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyampaikan tanggapannya soal pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau. Menurutnya hal itu tergantung dengan masyarakat di Sumatera Barat.

Mahyeldi menjelaskan, dirinya akan mendengar terlebih dahulu tentang rancangan undang-undang (RUU) yang masih dibahas oleh oleh Komisi II DPR RI.

“Bagaimanapun keputusannya tergantung dengan masyarakat. Kuncinya ada di masyarakat, kita harapkan nanti di dalam RUU itu masyarakat di daerah maupun di rantau, karena masyarakat kita juga banyak di rantau, itulah yang menjadi pertimbangan kita,” katanya di Kantor DPRD Sumbar, Jum’at (12/3/2021).

Menurut Mahyeldi, tanggapan dan keputusan masyarakat akan menjadi pertimbangan DPR RI dalam pembahasan menjadi undang-undang. Diharapkan ini menjadi bagian untuk memperjelas, memperkuat, dan mempertegas persatuan, kebersamaan dan kekompakan masyarakat.

“Ini memperkuat kekompakan masyarakat kita yang heterogen, elemen itu harus menjadi perhatian kita sehingga ke depan Sumbar lebih maju, solid, dan mampu menghadapi tantangan yang makin berat,” kata Mahyeldi.

foto. Masjid Raya Sumatera Barat

Ketika ditanyakan apakah dirinya mendukung atau tidak, ia tidak memberikan jawaban yang rinci. Menurutnya, akan dilihat dulu apa dan bagaimana tanggapan masyarakat. Apalagi dirinya belum membaca RUU tersebut.

“Bagaimana dan apa isinya RUU itu belum kita baca. Yang didapat dan didengar baru dari media-media. Salah seorang anggota DPR RI juga telah menghubungi kami untuk melaksanakan hearing bersama masyarakat,” ungkap Gubernur.

“Mudah-mudahan bisa terlaksana hearing bersama masyarakat,” imbuhnya.

Diketahui hingga saat ini, selain dukungan dari komisi II DPR RI, saat ini tim Kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) diketahui telah menyelesaikan naskah akademik tentang Daerah Istimewa Minangkabau (DIM). []

You May Also Like